Jakarta, BP2MI (18/5) – Pembahasan struktur biaya penempatan melalui diskusi tripartit yang melibatkan pihak Asosiasi, NGO (Non-Government Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat), P3MI (Perusahaan Penempatan PMI), dan Akademisi merupakan momentum untuk menunjukan keberpihakan bagi pelindungan kepada PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan keluarganya, sekaligus bagian dari pembenahan tata kelola penempatan PMI secara menyeluruh. Dalam FGD ini, seluruh stakeholder terkait diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukannya sebagai bahan bagi BP2MI dalam merumuskan kebijakan terkait struktur biaya penempatan bagi PMI ke luar negeri.

Adapun biaya penempatan meliputi tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi Perjanjian Kerja, dan jasa perusahaan. Mengacu pada amanat UU nomor 18 tahun 2017 Pasal 30 bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan, Biaya penempatan ini seharusnya dibebankan pada Pemberi Kerja (user).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Pasal 30
  1. Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

File bisa sobat migran Download di bawah ini dengan menekan tombol download file yang tersedia :

Sebagai bentuk nyata dari hadirnya negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya adalah dengan memperjuangkan untuk tidak membebani PMI dengan biaya penempatan yang seringkali melebih batas. Oleh karenanya BP2MI akan memberikan pelindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada sobat migran. Salah satu upaya yang dilakukan BP2MI akhir-akhir ini berhasil memfasilitasi kepulangan 39 ABK dari Fiji bekerja sama dengan TNI AU dan Kemenlu.

“Kebijakan lebih lanjut mengenai hal ini akan dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan dan peraturan ini yang sedang kita persiapkan. Pemikiran-pemikiran dari rekan-rekan stakeholder ini lah yang kami butuhkan. Untuk itu kami mengharapkan dukungan seluruh komponen agar kebijakan yang akan dikeluarkan dapat terlaksana dengan baik,” jelas Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam Focus Group Discussion (FGD) Struktur Biaya Penempatan PMI ke Luar Negeri di kantor BP2MI, Jakarta, Senin (18/5).